Syarat & Ketentuan Jualan Produk Digital — Apa Saja yang Harus Ada

Bukan formalitas. Saat pembeli menyetujui ketentuanmu lalu membayar, yang terbentuk adalah kontrak elektronik — dan Pasal 47 PP 80/2019 sudah menetapkan sembilan hal yang paling sedikit harus ada di dalamnya.

Aku Galang Aulia. Lima tahun lebih jadi Product Manager, dan menjual produk digital dari rumah. Halaman syarat dan ketentuan di situsku aku tulis sendiri sebelum menulis artikel ini. Lalu untuk artikel ini aku mengauditnya sendiri terhadap Pasal 47 — dan menemukan dua hal yang ternyata kurang. Keduanya aku tunjukkan di bawah, lengkap.

Itu sebabnya artikel ini bukan daftar template. Ini daftar periksa dari peraturan, plus contoh nyata yang belum sempurna.

Syarat & ketentuan itu wajib atau cuma formalitas?

Isinya wajib, dan alasannya sering disalahpahami.

Banyak penjual mengira halaman ini sekadar hiasan supaya terlihat profesional. Sebenarnya, saat pembeli menekan tombol bayar setelah menyetujui ketentuanmu, yang terjadi adalah pembentukan kontrak elektronik — dan kontrak elektronik punya ketentuan isi yang diatur peraturan.

PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 47 ayat (3) menetapkan bahwa informasi dalam kontrak elektronik harus sesuai dengan penawaran dan memuat paling sedikit sembilan hal.

Frasa "paling sedikit" berarti itu lantai, bukan langit-langit. Kamu boleh menambahkan, tapi tidak boleh mengurangi.

Ada satu kewajiban lain yang menempel di sini. Pasal 13 PP 80/2019 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur — dan ayat (2)-nya menyebut cakupannya paling sedikit meliputi kebenaran informasi, kesesuaian iklan dengan barang, legalitas barang atau jasa, serta kualitas, harga, dan aksesibilitasnya.

Apa saja yang wajib ada menurut aturan?

Ini daftar lengkap dari Pasal 47 ayat (3), diterjemahkan ke bahasa penjual produk digital:

Yang diminta peraturan	Artinya buat kamu
Identitas para pihak	Siapa penjualnya — nama, badan usaha kalau ada, cara menghubungi
Spesifikasi barang dan/atau jasa	Produkmu apa, formatnya apa, isinya berapa banyak
Legalitas barang dan/atau jasa	Statusnya sah dijual, dan atas dasar hak apa
Nilai transaksi perdagangan	Harga, dalam mata uang apa
Persyaratan dan jangka waktu pembayaran	Metode bayar, kapan pesanan dianggap sah
Prosedur operasional pengiriman	Bagaimana file sampai ke pembeli, berapa lama
Prosedur pengembalian bila terjadi ketidaksesuaian	Cara klaim kalau produknya bermasalah
Prosedur bila terjadi pembatalan	Apa yang terjadi kalau salah satu pihak membatalkan
Pilihan hukum penyelesaian sengketa	Hukum mana yang berlaku, sengketa diselesaikan di mana

Baris terakhir itu yang paling sering hilang dari halaman syarat dan ketentuan penjual kecil di Indonesia — termasuk, ternyata, punyaku sendiri.

Aku audit halaman S&K-ku sendiri — ini yang ternyata kurang

Halaman syarat dan ketentuan di situsku punya delapan bagian: produk digital, pembayaran, lisensi dan penggunaan, hak kekayaan intelektual, garansi dan pengembalian dana, batasan tanggung jawab, perubahan ketentuan, dan kontak.

Aku cocokkan satu per satu dengan sembilan syarat di Pasal 47:

Syarat Pasal 47	Status di halamanku
Spesifikasi barang	✅ Bagian 1 — format file, cara akses
Prosedur pengiriman	✅ Bagian 1 — link otomatis setelah bayar
Nilai transaksi	✅ Bagian 2 — harga dalam Rupiah
Persyaratan & jangka waktu pembayaran	✅ Bagian 2 — metode bayar, kapan pesanan sah
Legalitas barang	✅ Bagian 3 & 4 — lisensi dan HKI
Prosedur pengembalian	✅ Bagian 5 — garansi 7 hari + halaman terpisah
Identitas para pihak	⚠️ Kurang — cuma menunjuk halaman kontak
Prosedur pembatalan	⚠️ Sebagian — refund tercakup, pembatalan tidak eksplisit
Pilihan hukum & penyelesaian sengketa	❌ Tidak ada sama sekali

Jadi tujuh dari sembilan terpenuhi, satu setengah-setengah, dan satu benar-benar kosong.

Kenapa aku tunjukkan ini alih-alih memperbaikinya diam-diam? Karena inilah yang akan terjadi padamu juga. Kamu akan menulis halaman yang terasa lengkap, dan tetap ada dua-tiga hal yang lewat. Bukan karena ceroboh — tapi karena daftar periksanya memang tidak pernah ada di depan mata saat menulis.

Sekarang daftarnya ada di atas. Pakai.

Semua bahan jualannya sudah dirapikan di Cuan Kit

Bedanya syarat & ketentuan, kebijakan privasi, dan halaman lisensi?

Tiga dokumen, tiga fungsi. Menggabungkannya bikin ketiganya jadi kabur.

Syarat & ketentuan mengatur hubungan jual belinya: apa yang kamu jual, berapa harganya, bagaimana dikirim, apa yang terjadi kalau bermasalah. Ini yang tunduk pada Pasal 47.

Kebijakan privasi mengatur data pribadi pembeli: apa yang kamu kumpulkan, untuk apa, disimpan berapa lama, dibagikan ke siapa. Ini tunduk pada UU 27/2022.

Halaman lisensi di dalam produk mengatur apa yang boleh dilakukan terhadap isinya setelah file berpindah tangan. Letaknya di dalam file, bukan di situs, dan sudah aku bahas terpisah di cara lindungi produk digital sebelum dijual.

Ketiganya saling menunjuk, tapi tidak saling menggantikan. Yang sering terjadi: penjual menaruh satu paragraf lisensi di dalam syarat dan ketentuan lalu merasa selesai — padahal pembeli yang mengunduh file tidak pernah membuka halaman situsmu lagi.

Klausul apa yang justru bikin S&K-mu batal?

Menambahkan klausul yang salah bisa lebih merugikan daripada tidak menambahkan apa pun.

Pasal 18 UU 8/1999 melarang sederet klausula baku, termasuk yang menyatakan penjual berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau menolak mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Pasal 18 ayat (3) menyatakan klausula semacam itu batal demi hukum — dianggap tidak pernah ada.

Yang paling sering muncul di situs penjual produk digital Indonesia dan sebenarnya tidak berlaku:

• "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan"
• "Tidak ada pengembalian dana dalam bentuk apa pun"
• "Pembeli dianggap menyetujui seluruh ketentuan dan tidak dapat menuntut"

Ketiganya tidak menambah perlindungan sedikit pun. Yang mereka lakukan cuma menandakan bahwa ketentuanmu disalin tanpa dibaca. Rinciannya — termasuk kebijakan refund seperti apa yang justru sah — sudah aku uraikan di jualan produk digital wajib kasih refund nggak.

Yang boleh dan justru berguna: batasan tanggung jawab yang jujur. Menyatakan bahwa hasil tiap orang berbeda dan kamu tidak menjanjikan angka penghasilan tertentu itu sah, dan melindungimu dari harapan yang tidak realistis.

Perlu kebijakan privasi terpisah nggak?

Perlu, kalau kamu mengumpulkan nama, email, atau nomor telepon pembeli. Dan hampir semua penjual produk digital melakukannya — sekadar mengirim file saja sudah butuh email.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur kewajiban pengendali data pribadi, dan kamu adalah pengendali data untuk pembelimu.

Dua prinsip yang paling relevan untuk halaman privasimu:

Transparansi tujuan pemrosesan. Kamu harus menjelaskan untuk apa data itu dipakai — bukan menyimpannya diam-diam lalu memakainya untuk hal lain nanti.

Persetujuan harus spesifik dan bisa ditarik kembali. Persetujuan menerima file bukan berarti persetujuan menerima promosi mingguan. Dan pembeli berhak menarik persetujuannya.

Isi minimal halaman privasi: data apa yang dikumpulkan, untuk apa, siapa yang ikut memprosesnya (penyedia pembayaran, layanan email), berapa lama disimpan, hak pembeli atas datanya, dan cara menghubungimu untuk urusan data.

Kalau pembayaranmu diproses pihak ketiga, sebutkan itu — karena sebagian data pembeli memang mengalir ke sana. Perbandingan penyedianya ada di jualan produk digital di mana.

Boleh nggak copy-paste S&K dari situs lain?

Sebaiknya tidak, dan alasan keduanya lebih penting dari yang pertama.

Alasan pertama, yang sudah bisa ditebak: teks itu ciptaan orang lain. Ironis kalau halaman yang mengatur hak kekayaan intelektualmu justru hasil menyalin tanpa izin — dan kalau kamu ingin tahu posisi hukumnya saat karya diambil orang, ada di produkku dibajak dan dijual ulang.

Alasan kedua, yang lebih berbahaya: ketentuan yang tidak menggambarkan cara kerja usahamu justru merugikanmu sendiri.

Contoh nyata yang sering terjadi. Kamu menyalin ketentuan dari toko yang menjanjikan "pengiriman file maksimal 1x24 jam", padahal sistemmu mengirim otomatis dalam hitungan detik — kamu baru saja mengikat diri pada standar yang lebih rendah dari kemampuanmu, tanpa alasan. Atau sebaliknya: kamu menyalin ketentuan yang menyebut prosedur pengembalian lewat formulir tertentu yang tidak kamu punya, lalu pembeli menagih prosedur yang tidak ada.

Kontrak itu mengikat berdasarkan apa yang tertulis, bukan apa yang kamu maksud.

Pakai daftar periksa Pasal 47 di atas sebagai kerangka, lalu isi dengan kenyataan usahamu sendiri. Itu selalu lebih cepat daripada menyalin lalu menyisir mana yang tidak cocok.

Gimana cara nulisnya kalau bukan orang hukum?

Urutan yang bisa kamu kerjakan sore ini:

1. Jawab sembilan pertanyaan Pasal 47 dalam bahasa sehari-hari. Jangan menulis seperti kontrak dulu. Tulis apa adanya: "produkku file PDF, dikirim otomatis lewat email setelah bayar, kalau rusak kirim WA ke nomor ini."

2. Rapikan jadi bagian berjudul. Satu topik satu bagian, urutannya mengikuti alur pembeli: apa produknya, bagaimana bayar, bagaimana terima, bagaimana kalau bermasalah.

3. Cek daftar larangan Pasal 18. Buang klausula sapu jagat apa pun.

4. Tambahkan yang paling sering lupa — identitas penjual yang jelas dan pilihan hukum penyelesaian sengketa.

5. Cantumkan tanggal pembaruan dan satu bagian yang menyatakan ketentuan bisa berubah.

6. Taruh tautannya di footer, bukan disembunyikan. Halaman legal yang mudah ditemukan ikut membangun kepercayaan — bagian dari sinyal yang aku bahas di cara bangun kredibilitas sebelum punya pembeli.

Soal identitas penjual: kalau kamu sudah punya NIB, cantumkan nama usaha sesuai dokumen itu. Kalau belum, urusannya ada di perlu NIB atau izin usaha nggak buat jualan produk digital.

Tulis dengan bahasa yang dimengerti orang. Ketentuan yang terdengar resmi tapi dilewati semua pembaca lebih buruk daripada ketentuan sederhana yang benar-benar dibaca.

Kesimpulan

Halaman syarat dan ketentuan bukan hiasan — isinya kontrak elektronik, dan Pasal 47 ayat (3) PP 80/2019 sudah menetapkan sembilan hal yang paling sedikit harus ada.

Yang paling sering hilang: identitas penjual yang jelas dan pilihan hukum penyelesaian sengketa. Aku tahu karena keduanya juga kurang di halamanku sendiri saat aku audit untuk menulis artikel ini.

Jangan menyalin punya orang. Pakai sembilan baris itu sebagai kerangka, isi dengan cara kerja usahamu yang sebenarnya, buang klausula baku yang dilarang Pasal 18, dan beri tanggal. Setengah jam kerja, dan hasilnya benar-benar berlaku — tidak seperti kalimat "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" yang batal sejak detik ditulis.